PERATURAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN TRADISIONAL

Keputusan Menter! Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/523/2015 Tentang Formularium Nasional

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 121/Menkes/Sk/Ii/2008 Tentang Standar Pelayanan Medik Herbal

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Gerai Djamoe Terdaftar Dan Etalase Djamoe

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indontrsia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Sentra Pengembangan Dan Penerapan Pengobatan Tradisional

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indontrsia Nomor 1787/Menkes/Per/X11/2010 Tentang Iklan Dan Publikasi Pelayanan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga Dan Keterampilan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri Dan Usaha Obat Tradisional

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/Per/Ix/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Tradisional Empiris

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

Surat Edaran Nomor Hk.03.03/Menkes / 58 / 20l6 Tentang Penertiban Penyeleng Garaan Pelayanan Kesehatan Tradisional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  36  Tahun  2009    Tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

PENJELASAN  ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  72  TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL

LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  72  TAHUN 2012

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA SPA

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR : PM.97/HK.501/MKP/2010 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA SPA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN SPA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2015  TENTANG PELAYANAN WISATA MEDIS

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1205/MENKES/PER/X/2004 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN KESEHATAN PELAYANAN SEHAT PAKAI AIR ( SPA )

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK Indonesia No. 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG FORMULARIUM OBAT HERBAL ASLI INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 Tahun 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  SISTEM INDONESIAN CASE BASE GROUPS (INA-CBGs)

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 Tahun 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL